"PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN"


 Fajar Berlian Supriyadi
10519154
Universitas Komputer Indonesia
Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer
Jurusan
Sistem Informasi
IS - 4
Semester III


Proses Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

 

 

·         Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan utama dari semua Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945 menjelaskan dan menetapkan semua keutamaan dalam menjalankan kehidupan sebagai WNI. Kemerdekaan Republik Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, maka pembukaan UUD 1945 bersifat mutlak dan tidak boleh diubah karena mencakup banyak hal yang mengatur kehidupan masyarakat agar menjalani kehidupan yang sejahtera, damai dan bebas dengan diawasi oleh peraturan Undang-Undang.

 

·         Tetap Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keutuhan NKRI menetukan kemajuan Negara Indonesia dalam mempertahankan kesatuan dan keamanan Republik Indonesia, karena dalam faktanya Republik Indonesia adalah suatu negara yang memiliki banyak perbedaan agama, ras, suku dan budaya yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, NKRI harus tetap dipertahankan agar tidak terjadinya pemecahan suatu Negara karena adanya perbedaan. Semua masyarakat harus memiliki jiwa Nasionalisme tinggi guna menjaga Kesatuan Negara.

 

·         Mempertegas Sistem Presidensial

Sistem Presidensial harus dipertegas karena kekuasaan seorang Presiden yang mengendalikan suatu Negara, hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial. Sistem pemerintahan yang kita anut sangat positif sebagai media evaluasi public terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai landasan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan amanat UUD 1945.

 

·         Penjelasan UUD 1945 Yang Memuat Hal-hal Normatif Akan Dimasukan ke Dalam Pasal-pasal

Pada dasarnya Undang-Undang yang mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) tidak mengatur soal definisi aturan tambahan maupun aturan peralihan. Dalam butir 127 Lampiran UU 12/2011 disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan Tindakan hukum atau hubungan yang sudah ada berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru, bertujuan untuk :

 

1.      Menghindari terjadinya kekosongan hukum

2.      Menjamin kepastian hukum

3.     Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan Perundang-undangan

4.      Mengatur hal-hal yang bersifat tradisional atau bersifat sementara.

 

·         Perubahan Dilakukan Dengan Cara “Adendum”

Perubahan UUD secara Adendum merupakan perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem Presidensial, dan penjelasan hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan kedalam pasal. 

"JAWABAN UTS PKWN 2020"

1.      Menurut saya sangat penting karena asas, moral, etika, norma, toleransi dan pemikiran manusia harus didasari oleh Agama atau keyakinan. Dengan adanya Agama maka manusia/masyarakat tidak akan bertindak membuat kebijakan dan peraturan seenaknya. Bahkan sikap perilaku masyarakat-pun dibentuk dengan mendasar kepada Agama. Rukunnya umat beragama dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa akan berelasi erat dengan pencegahan konflik dan terwujudnya perdamaian. Karena umat yang rukun dan patuh akan memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan keyakaninan dan akan menciptakan perdamaian meskipun teradapat perbedaaan Agama dan keyakinan. Contohnya, meskipun di daerah Lembang terdapat umat Islam dan Kristiani, akan tetapi kedua umat tersebut menjalani kehidupan dengan normal dan damai meskipun adanya perbedaan dan kesibukan ibadah yang berbeda. Maka dari itu bisa dilihat terbuktinya relasi yang erat anatara konteks Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pencegahan konflik dan terwujudnya perdamaian.

2.      Karena dengan adanya nilai dari sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi masyarakatnya meskipun di Indonesia terdapat banyak perbedaan Suku, Budaya, Ras dan Agama. Semua itu dapat terwujud karena adanya Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai pemersatu Bangsa. Akan tetapi adanya juga masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar Negara karena perbendaan pandangan, semua itu bisa terjadi karena adanya perbedaan keyakinan dan Budaya. Dan juga, tidak sedikit orang merasa bahwa Agama dan Budayanya adalah yang terbaik sehingga bermunculan pemikiran untuk menjadikan Agama dan Budayanya sebagai mayoritas dan akhirnya melakukan acara apapun untuk menghilangkan Budaya dan Agama yang lainnya. Menurut saya adanya perbedaan sudut pandang adalah hal yang wajar karena semua orang memiliki pola pikir yang berbeda, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita hidup saling berdampingan meskipun adanya perbedaan Agama dan Budaya karena menurut saya meskipun kita tidak mengerti dan meyakini bukan berarti kita diperbolehkan untuk menilai jelek dan tidak menghargai Budaya dan Agama yang berbeda.

3.      Cara saya memahami dan menjalankan Pancasila Sila ketiga yaitu dengan menghargai perbedaan yang ada ketika saya berada dimanapun, dengan begitu orang lain juga akan menghargai saya. Meskipun saya terlahir sebagai keturunan Sunda, tapi saya selalu mencari tahu bagaimana adat dan keyakinan Budaya selain Sunda. Karena dengan cara seperti itu saya bisa tahu bagaimana orang lain menjalankan kehidupan adatnya sehingga saya dapat dengan mudah untuk menghargai adat yang berbeda sehingga pada akhirnya akan muncul toleransi yang besar dan akan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Metode yang efektif dalam menerapkan nilai Sila ketiga dikalangan generasi muda yaitu dengan cara mengadakan sebuah event atau kegiatan yang menampilkan adat istiadat seluruh Budaya yang ada di Indonesia sehingga generasi muda akan mudah dalam mengenal perbedaan dan dengan cara tersebut akan membuat Budaya lain merasa dihargai sehingga terciptanya tali silaturahmi yang sangat kuat meskipun dengan orang yang memiliki perbedaan Budaya.

4.      A. Konstitusi dianggap sebagai instrument yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya. Pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur Negara. Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2) Yudikatif, pemegang kekuasaan dibidang kehakiman, 3) Eksekutif, pemegang kekuasaan dibidang pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis dalam susunan ketatanegaraan menunurt UUD 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan Indonesia asli, yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat dan Rusia. Aliran-aliran itu oleh Indonesia diperhatikan sungguh-sungguh dalam penguasaan ketatanegaraan untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintah menurut konstitusi proklamasi.

B. Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara konstitusional karena Indonesia sebagai Negara memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Dengan adanya UUD 1945 yang disahkan menjadi konstitusi sehingga kehidupan Negara Indonesia sangat teratur.

"Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu"


Ketahanan Ideologi Pancasila diuji Ketika dunia masuk pada era Globalisasi dimana banyaknya Ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti globalisasi, radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, kapitalisme dan pragmatisme. Oleh karena itu diperlukannya pengembangan Ilmu Pancasila terhadap Iptek agar dapat menjaga jati diri Bangsa Indonesia dalam seluruh jiwa masyarakat dan terus menekankan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Tantangan 


IDENTITAS NASIONAL

1.      Dalam era Globalisasi ini seringkali terjadi kasus sebuah Negara yang mengklaim kebudayaan Negara lain, contohnya yaitu kebudayaan dari Negara Republik Indonesia yang diklaim oleh Negara tetangganya yaitu Malaysia. Dalam kurun waktu selama 5 tahun berturut-turut ada sekitar 7 Budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Hal ini dapat terjadi karena bisa saja disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengakuan yang kuat dari Negara Indonesia sehingga membuat Malaysia berfikir untuk mengklaim beberapa Budaya yang sebenarnya Budaya tersebut adalah milik Indonesia. Berikut 7 Budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia yaitu:

·         Kesenian Reog Ponorogo (November 2007)

·         Lagu Rasa Sayange (Desember 2008)

·         Batik (Januari 2009)

·         Tari Pendet (Agustus 2009)

·         Musik Angklung (Maret 2010)

·         Tari Tor-Tor

·         Gordang Sambilan

·         Beras Nunukan Kalimantan Timur

Malaysia merupakan Negara tetangga dekat Indonesia dengan populasi mencapai sekitar 25 juta jiwa terdiri dari etnis China, Melayu dan India.

Hal ini dimungkinkan dapat terjadi lagi karena terus berkembangnya Globalisasi di Indonesia yang membuat masyarakatnya bisa saja lupa terhadap Budaya asli Indonesia yang banyak dan masyarakat akan terbawakan oleh kemajuan zaman yang berkembang dengan pesat sehingga

 

2.      Apakah sebuah Negara diperbolehkan mengklaim kebudayaan Bangsa lain? Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan karena setiap Negara dan Masyarakatnya memiliki Budaya sebagai Identitas wilayahnya masing-masing. Tentu saja setiap Negara memiliki keragamaan Budaya yang berbeda sebagai ciri khas kebiasaan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan juga jika dilihat dari sudut pandang hukum, sudah jelas bahwa suatu Negara tidak diperbolehkan untuk mengakuisi Budaya dari Negara lain dan sebenarnya hal ini sudah diawasi oleh PBB.

 

3.      Apakah Indonesia diperbolehkan mengklaim kebudayaan Bangsa lain karena masyarakatnya senang dan sudah mempraktikkan kebudayaan tersebut? Indonesia sudah memiliki kebudayaan sendiri sebagai adat dan identitas Negara oleh karena itu Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengklaim kebudayaan Bangsa lain apalagi kebudayaan yang bukan berasal dari bagian Negara Indonesia. Kita tidak dilarang untuk mempraktikkan Budaya lain akan tetapi tidak lebih dari sekedar menyenangi Budaya tersebut karena Budaya tersebut sudah menjadi ciri khas dari wilayah atau Bangsa lain dan masyarakat Indonesia sendiri-pun sudah memiliki ciri khas yang tercipta  sudah lama dari sejak dulu.

 

4.      Apa yang harus dilakukan agar kebudayaan Indonesia tidak diklaim oleh Negara lain? Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Indonesia sendiri harus menjaga kelestarian Budayanya dan terus melaksanakan Budayanya sendiri. Dengan memperkenalkan dan menjaga kebudayaan wilayahnya, maka tidak aka nada banyaj kasus Budaya Indonesia yang diklaim oleh Negara lain.

Apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan Nasional? Mungkin untuk hal tersebut masyarakat tidak bisa menentukannya, karena Identitas Nasional yang bersifat Global untuk diketahui oleh semua Negara. Akan tetapi setiap masyarakat bisa mengajukan kebudayaannya sebagai identitas wilayah atau suku daerah. Bahkan bisa saja Wamendikbud mewajibkan kepada seluruh pemda untuk mencatat semua Budaya yang ada di daerahnya, hal ini bisa juga menjadi cara guna memperkecil peluang Negara lain untuk mengklaim Kebudayaan asli Indonesia. Ada juga beberapa syarat untuk mengajukan kebudayaanya sebagai Identias Nasioanal, diantaranya adalah :

·         Pantas dan tepat diangkat sebagai Budaya Nasional

·         Memiliki unsur-unsur kebudayaan yang mendapat pengakuan dari Bangsa lain sehingga menjadi milik Bangsa kita

·         Berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia

·         Hasil Budaya masyarakat Bangsa.

 

5.      Kebudayaan daerah sebagai kearifan local dapatkah luntur? Hal ini bisa saja terjadi dengan adanya Modernisasi dan kemajuan Teknologi yang sangat pesat. Karena terjadinya Modernisasi di Masyarakat maka mereka bisa saja lupa dan tidak melaksanakan lagi kebudayaan wilayahnya, dan karena banyaknya dunia hiburan yang dikemas dalam media Teknologi yang lebih menarik membuat semua orang lebih memilih Teknologi dibandingkan Tradisinya yang sudah lebih dulu ada. Karena adanya Modernisasi dan Teknologi bisa saja menyebabkan hilangnya identitas sebuah Bangsa, hal ini dapat terjadi karena Masyarakatnya sendiri yang sudah tidak lagi menjaga dan melestarikan identias Bangsanya sendiri karena sudah teralihkan ke arah era Modern.

INTEGRASI NASIONAL

    Integrasi Nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Berikut contoh Integrasi Nasional yang pernah terjadi di Indonesia.

  • Konflik Aceh Mengancam Integrasi Bangsa
    Pokok permasalahannya karena pemberontakan di Aceh dikobarkan oeh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 sampai tahun 2005. Secara luas di Aceh agama Islam yang sangat konservatif lebih dipraktikkan, hal ini berbeda dengan penerapan Islam yang moderat di sebagian besar wilayah Indonesia yang lainnya. Perbedaan budaya dan penerapan Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas. Selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam administrasi orde baru presiden Soeharto pada tahun 1965-1998 sangat tidak populer di Aceh, dimana banyaknya tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintahan orde baru pusat yang mempromosikan satu "Budaya Indonesia". Selanjutnya lokasi provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki oleh Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat Aceh yang berbeda.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh

  • Konflik Suku Sampit
    Konflik suku Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang terjadi pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini dimulai di kota Sampit Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan antara suku Dayak asli dengan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik ini pecah pada tanggal 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga suku Dayak, ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah suku Dayak, rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga migran Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah dipermukiman migran Madura.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit

    Tantangan Integrasi Nasional di Indonesia pada masa depan atau ancaman yang berpotensi mengganggu Integrasi Indonesia ialah kepemimpinan Nasional dalam kerangka kehidupan negara, seorang pemimpin Nasional di Indonesia akan dihadapkan kepada permasalahan yang sangat kompleks. Pada dasarnya tidak akan terlepas dari tujuan Nasional yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentu saja dengan segala dinamika yang ada baik Nasional, regional maupun Internasional. Beberapa permasalahan Bangsa yang dimaksud antara lain bidang ekonomi mencakup masalah pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan, investasi negatif, hutang dalam negeri dan luar negeri, ketahanan pangan yag masih rentan, derajat kesehatan masyarakat yang relatif rendah serta anggaran dan kualitas pendidikan yang masih belum memadai. Di bidang politik ditandai dengan semakin maraknya KKN, permainan politik uang, ancaman terhadap ideologi Pancasila, tatanan politik yang belum baik, degradasi moral dan etika politik, serta penegakan hukum dan HAM yang masih lemah. Di bidang Hankam masih rawan ancaman bahaya disintegrasi, kriminalitas yang masih tinggi dan perdagangan ilegal yang sulit diberantas termasuk korupsi dan melemahnya idealisme dan nasionalisme.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

    Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan menjadi Warga Negara Indonesia oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara, yang dimuat berdasarkan pasal 26 ayat 1. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang yang dimuat dalam pasal 26 ayat 2.
    Hak dan kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara, yag dimuat berdasarkan pasal 30 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 berbunyi, pengaturan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.
    Hubungan Warga Negara dengan Negara itu bersifat timbal balik, maka aturan atau pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebut hak-hak Negara dan kewajiban Negara terhadap warganya adalah :
  1. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan, yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945
  2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945
    Indonesia menjadi salah satu Negara tujuan pengungsian etnis Rohingya yang tersebar di beberapa provinsi. Kedatangan mereka melalui jalur ilegal harus diamanakn oleh pihak imigrasi Indonesia. Sebagai salah satu Negara yang belum meratifikasi konvensi wina tahun 1951 tentang status pengungsi, Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis pada level Internasional terhadap Rohingya. Namun, peran pemerintah dalam menyikapi para pengungsi di Rohingya terutama mereka yang tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan seharusnya pemetintah memberikan status kewarganegaraan bagi para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan sebagai bukti kesungguhan Negara dalam membantu etnis minoritas Rohingya. Etnis Rohingya menjadi target kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Myanmar, nama seluruh ormas masyarakat yang peduli terhadap Muslim Rohingya meminta pemerintah sungguh-sungguh menangani pelanggaran kemanusiaan di Myanmar, salah satunya dengan memberikan status WNI bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia.

WAWASAN NUSANTARA

    Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan wilayah dan Bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara bila Wawasan Nusantara ini tidak dipahami benar-benar maka akan muncul gugatan wilayah Indonesia sebagai bagian dari Negara lain seperti halnya Sipadan dan Ligitan. Saat ini, masyarakat perlu memahami beberapa Negara telah turut melakukan klaim atas pulau terluar area Indonesia antara lain India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Timor Leste dan Australia yakni :
  1. Pulau Rondo di Nangroe Aceh Darussalam
  2. Pulau Berhala di Sumatera Utara
  3. Pulau Nipa di Riau
  4. Pulau Sekatung di Riau
  5. Pulau Marore di Sulawesi Utara
  6. Pulau Marampit di Sulawesi Utara
  7. Pulau Miangas di Sulawesi Utara
  8. Pulau Fanildo
  9. Pulau Bras
  10. Pulau Fani
  11. Pulau Batek di NTT
  12. Pulau Rote
    Jiika pemahaman Bangsa Indonesia tidak ada untuk kedua belas pulau ini maka Bangsa kita hanya merelakan saja tanpa tidak tahu arti penting memiliki pulau luar tersebut.

    Menurut saya, karena Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar yang lebih strategis lagi yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia. Posisi strategis pulau-pulau terluar tersebut menyebabkan pemerintah perlu segera memperjelas batas wilayah dengan Negara-negara tetangga karena segala potensi kelautan dan sumber daya lain yang dimiliki Indonesia tidak akan berarti bilamana wilayah perairannya tidak memiliki batas wilayah laut yang jelas agar tidak ada penyalahgunaan jual beli pulau yang ada di Kabupaten Anambas yang dijual di situs Online. Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tercatat ada 92 pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu pulau-pulau kecil yang berada di Indonesia tidak bisa diperjual belikan atas hak atau kepentingan Negara apapun.

Komentar

Posting Komentar