"PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN"
Proses Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
·
Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945
Pembukaan
UUD 1945 sebagai landasan utama dari semua Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, Pembukaan UUD 1945 menjelaskan dan menetapkan semua keutamaan dalam
menjalankan kehidupan sebagai WNI. Kemerdekaan Republik Indonesia disusun dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, maka
pembukaan UUD 1945 bersifat mutlak dan tidak boleh diubah karena mencakup
banyak hal yang mengatur kehidupan masyarakat agar menjalani kehidupan yang
sejahtera, damai dan bebas dengan diawasi oleh peraturan Undang-Undang.
·
Tetap Mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Keutuhan
NKRI menetukan kemajuan Negara Indonesia dalam mempertahankan kesatuan dan
keamanan Republik Indonesia, karena dalam faktanya Republik Indonesia adalah suatu
negara yang memiliki banyak perbedaan agama, ras, suku dan budaya yang
disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, NKRI harus tetap
dipertahankan agar tidak terjadinya pemecahan suatu Negara karena adanya
perbedaan. Semua masyarakat harus memiliki jiwa Nasionalisme tinggi guna
menjaga Kesatuan Negara.
·
Mempertegas Sistem Presidensial
Sistem
Presidensial harus dipertegas karena kekuasaan seorang Presiden yang
mengendalikan suatu Negara, hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem
penyelenggaraan pemerintahan agar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial.
Sistem pemerintahan yang kita anut sangat positif sebagai media evaluasi public
terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai landasan untuk menyempurnakan
sistem pemerintahan presidensial berdasarkan amanat UUD 1945.
·
Penjelasan UUD 1945 Yang Memuat Hal-hal
Normatif Akan Dimasukan ke Dalam Pasal-pasal
Pada
dasarnya Undang-Undang yang mengatur soal pembentukan peraturan
perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) tidak mengatur soal definisi aturan tambahan
maupun aturan peralihan. Dalam butir 127 Lampiran UU 12/2011 disebutkan bahwa
ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan Tindakan hukum atau hubungan
yang sudah ada berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap
peraturan Perundang-undangan yang baru, bertujuan untuk :
1. Menghindari
terjadinya kekosongan hukum
2. Menjamin
kepastian hukum
3. Memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan
Perundang-undangan
4. Mengatur
hal-hal yang bersifat tradisional atau bersifat sementara.
·
Perubahan Dilakukan Dengan Cara “Adendum”
Perubahan
UUD secara Adendum merupakan perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli
UUD 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem
Presidensial, dan penjelasan hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan
kedalam pasal.
"JAWABAN UTS PKWN 2020"
1.
Menurut saya sangat penting karena asas,
moral, etika, norma, toleransi dan pemikiran manusia harus didasari oleh Agama
atau keyakinan. Dengan adanya Agama maka manusia/masyarakat tidak akan bertindak
membuat kebijakan dan peraturan seenaknya. Bahkan sikap perilaku masyarakat-pun
dibentuk dengan mendasar kepada Agama. Rukunnya umat beragama dalam konteks Ketuhanan
Yang Maha Esa akan berelasi erat dengan pencegahan konflik dan terwujudnya
perdamaian. Karena umat yang rukun dan patuh akan memiliki toleransi yang
sangat tinggi terhadap perbedaan keyakaninan dan akan menciptakan perdamaian meskipun
teradapat perbedaaan Agama dan keyakinan. Contohnya, meskipun di daerah Lembang
terdapat umat Islam dan Kristiani, akan tetapi kedua umat tersebut menjalani kehidupan
dengan normal dan damai meskipun adanya perbedaan dan kesibukan ibadah yang berbeda.
Maka dari itu bisa dilihat terbuktinya relasi yang erat anatara konteks
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pencegahan konflik dan terwujudnya perdamaian.
2.
Karena dengan adanya nilai dari sila-sila
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dapat mewujudkan kehidupan yang damai
dan sejahtera bagi masyarakatnya meskipun di Indonesia terdapat banyak
perbedaan Suku, Budaya, Ras dan Agama. Semua itu dapat terwujud karena adanya
Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai pemersatu Bangsa. Akan tetapi adanya
juga masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar Negara karena perbendaan
pandangan, semua itu bisa terjadi karena adanya perbedaan keyakinan dan Budaya.
Dan juga, tidak sedikit orang merasa bahwa Agama dan Budayanya adalah yang
terbaik sehingga bermunculan pemikiran untuk menjadikan Agama dan Budayanya
sebagai mayoritas dan akhirnya melakukan acara apapun untuk menghilangkan
Budaya dan Agama yang lainnya. Menurut saya adanya perbedaan sudut pandang
adalah hal yang wajar karena semua orang memiliki pola pikir yang berbeda, akan
tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita hidup saling berdampingan meskipun
adanya perbedaan Agama dan Budaya karena menurut saya meskipun kita tidak
mengerti dan meyakini bukan berarti kita diperbolehkan untuk menilai jelek dan
tidak menghargai Budaya dan Agama yang berbeda.
3.
Cara saya memahami dan menjalankan
Pancasila Sila ketiga yaitu dengan menghargai perbedaan yang ada ketika saya
berada dimanapun, dengan begitu orang lain juga akan menghargai saya. Meskipun
saya terlahir sebagai keturunan Sunda, tapi saya selalu mencari tahu bagaimana
adat dan keyakinan Budaya selain Sunda. Karena dengan cara seperti itu saya
bisa tahu bagaimana orang lain menjalankan kehidupan adatnya sehingga saya
dapat dengan mudah untuk menghargai adat yang berbeda sehingga pada akhirnya
akan muncul toleransi yang besar dan akan menciptakan kehidupan yang damai dan
sejahtera. Metode yang efektif dalam menerapkan nilai Sila ketiga dikalangan
generasi muda yaitu dengan cara mengadakan sebuah event atau kegiatan yang menampilkan
adat istiadat seluruh Budaya yang ada di Indonesia sehingga generasi muda akan mudah
dalam mengenal perbedaan dan dengan cara tersebut akan membuat Budaya lain merasa
dihargai sehingga terciptanya tali silaturahmi yang sangat kuat meskipun dengan
orang yang memiliki perbedaan Budaya.
4.
A. Konstitusi dianggap sebagai instrument yang
dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang
dan melampaui batas kewenangannya. Pembagian dan pembatasan tugas untuk
mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja ada keseimbangan
kekuasaan secara proporsional antara para aparatur Negara. Pembagian dan
pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Legislatif,
pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2) Yudikatif, pemegang
kekuasaan dibidang kehakiman, 3) Eksekutif, pemegang kekuasaan dibidang
pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis
dalam susunan ketatanegaraan menunurt UUD 1945 adalah bersumber kepada susunan
ketatanegaraan Indonesia asli, yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran
falsafah negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat dan Rusia. Aliran-aliran
itu oleh Indonesia diperhatikan sungguh-sungguh dalam penguasaan ketatanegaraan
untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintah menurut konstitusi proklamasi.
B.
Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara konstitusional karena Indonesia
sebagai Negara memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Dengan
adanya UUD 1945 yang disahkan menjadi konstitusi sehingga kehidupan Negara
Indonesia sangat teratur.
"Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu"
Ketahanan Ideologi
Pancasila diuji Ketika dunia masuk pada era Globalisasi dimana banyaknya
Ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media
informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti globalisasi, radikalisme,
ekstremisme, konsumerisme, kapitalisme dan pragmatisme. Oleh karena itu
diperlukannya pengembangan Ilmu Pancasila terhadap Iptek agar dapat menjaga
jati diri Bangsa Indonesia dalam seluruh jiwa masyarakat dan terus menekankan
pengembangan budaya lokal dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Tantangan
IDENTITAS NASIONAL
1.
Dalam era Globalisasi ini seringkali terjadi
kasus sebuah Negara yang mengklaim kebudayaan Negara lain, contohnya yaitu kebudayaan
dari Negara Republik Indonesia yang diklaim oleh Negara tetangganya yaitu
Malaysia. Dalam kurun waktu selama 5 tahun berturut-turut ada sekitar 7 Budaya
Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Hal ini dapat terjadi karena bisa saja
disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengakuan yang kuat dari Negara
Indonesia sehingga membuat Malaysia berfikir untuk mengklaim beberapa Budaya
yang sebenarnya Budaya tersebut adalah milik Indonesia. Berikut 7 Budaya Indonesia
yang pernah diklaim oleh Malaysia yaitu:
·
Kesenian Reog Ponorogo (November 2007)
·
Lagu Rasa Sayange (Desember 2008)
·
Batik (Januari 2009)
·
Tari Pendet (Agustus 2009)
·
Musik Angklung (Maret 2010)
·
Tari Tor-Tor
·
Gordang Sambilan
·
Beras Nunukan Kalimantan Timur
Malaysia
merupakan Negara tetangga dekat Indonesia dengan populasi mencapai sekitar 25
juta jiwa terdiri dari etnis China, Melayu dan India.
Hal
ini dimungkinkan dapat terjadi lagi karena terus berkembangnya Globalisasi di
Indonesia yang membuat masyarakatnya bisa saja lupa terhadap Budaya asli Indonesia
yang banyak dan masyarakat akan terbawakan oleh kemajuan zaman yang berkembang
dengan pesat sehingga
2.
Apakah sebuah Negara diperbolehkan
mengklaim kebudayaan Bangsa lain? Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan karena
setiap Negara dan Masyarakatnya memiliki Budaya sebagai Identitas wilayahnya
masing-masing. Tentu saja setiap Negara memiliki keragamaan Budaya yang berbeda
sebagai ciri khas kebiasaan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Dan juga jika dilihat dari sudut pandang hukum, sudah jelas bahwa suatu Negara
tidak diperbolehkan untuk mengakuisi Budaya dari Negara lain dan sebenarnya hal
ini sudah diawasi oleh PBB.
3.
Apakah Indonesia diperbolehkan mengklaim
kebudayaan Bangsa lain karena masyarakatnya senang dan sudah mempraktikkan
kebudayaan tersebut? Indonesia sudah memiliki kebudayaan sendiri sebagai adat
dan identitas Negara oleh karena itu Indonesia tidak diperbolehkan untuk
mengklaim kebudayaan Bangsa lain apalagi kebudayaan yang bukan berasal dari
bagian Negara Indonesia. Kita tidak dilarang untuk mempraktikkan Budaya lain akan
tetapi tidak lebih dari sekedar menyenangi Budaya tersebut karena Budaya
tersebut sudah menjadi ciri khas dari wilayah atau Bangsa lain dan masyarakat
Indonesia sendiri-pun sudah memiliki ciri khas yang tercipta sudah lama dari sejak dulu.
4.
Apa yang harus dilakukan agar kebudayaan
Indonesia tidak diklaim oleh Negara lain? Salah satu cara untuk mengatasi hal
tersebut, masyarakat Indonesia sendiri harus menjaga kelestarian Budayanya dan
terus melaksanakan Budayanya sendiri. Dengan memperkenalkan dan menjaga kebudayaan
wilayahnya, maka tidak aka nada banyaj kasus Budaya Indonesia yang diklaim oleh
Negara lain.
Apakah
setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan
Nasional? Mungkin untuk hal tersebut masyarakat tidak bisa menentukannya, karena
Identitas Nasional yang bersifat Global untuk diketahui oleh semua Negara. Akan
tetapi setiap masyarakat bisa mengajukan kebudayaannya sebagai identitas
wilayah atau suku daerah. Bahkan bisa saja Wamendikbud mewajibkan kepada seluruh
pemda untuk mencatat semua Budaya yang ada di daerahnya, hal ini bisa juga menjadi
cara guna memperkecil peluang Negara lain untuk mengklaim Kebudayaan asli Indonesia.
Ada juga beberapa syarat untuk mengajukan kebudayaanya sebagai Identias
Nasioanal, diantaranya adalah :
·
Pantas dan tepat diangkat sebagai Budaya
Nasional
·
Memiliki unsur-unsur kebudayaan yang
mendapat pengakuan dari Bangsa lain sehingga menjadi milik Bangsa kita
·
Berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh
seluruh Bangsa Indonesia
·
Hasil Budaya masyarakat Bangsa.
5. Kebudayaan daerah sebagai kearifan local dapatkah luntur? Hal ini bisa saja terjadi dengan adanya Modernisasi dan kemajuan Teknologi yang sangat pesat. Karena terjadinya Modernisasi di Masyarakat maka mereka bisa saja lupa dan tidak melaksanakan lagi kebudayaan wilayahnya, dan karena banyaknya dunia hiburan yang dikemas dalam media Teknologi yang lebih menarik membuat semua orang lebih memilih Teknologi dibandingkan Tradisinya yang sudah lebih dulu ada. Karena adanya Modernisasi dan Teknologi bisa saja menyebabkan hilangnya identitas sebuah Bangsa, hal ini dapat terjadi karena Masyarakatnya sendiri yang sudah tidak lagi menjaga dan melestarikan identias Bangsanya sendiri karena sudah teralihkan ke arah era Modern.
INTEGRASI NASIONAL
Integrasi Nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Berikut contoh Integrasi Nasional yang pernah terjadi di Indonesia.
- Konflik Aceh Mengancam Integrasi Bangsa
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh
- Konflik Suku Sampit
https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit
Tantangan Integrasi Nasional di Indonesia pada masa depan atau ancaman yang berpotensi mengganggu Integrasi Indonesia ialah kepemimpinan Nasional dalam kerangka kehidupan negara, seorang pemimpin Nasional di Indonesia akan dihadapkan kepada permasalahan yang sangat kompleks. Pada dasarnya tidak akan terlepas dari tujuan Nasional yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentu saja dengan segala dinamika yang ada baik Nasional, regional maupun Internasional. Beberapa permasalahan Bangsa yang dimaksud antara lain bidang ekonomi mencakup masalah pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan, investasi negatif, hutang dalam negeri dan luar negeri, ketahanan pangan yag masih rentan, derajat kesehatan masyarakat yang relatif rendah serta anggaran dan kualitas pendidikan yang masih belum memadai. Di bidang politik ditandai dengan semakin maraknya KKN, permainan politik uang, ancaman terhadap ideologi Pancasila, tatanan politik yang belum baik, degradasi moral dan etika politik, serta penegakan hukum dan HAM yang masih lemah. Di bidang Hankam masih rawan ancaman bahaya disintegrasi, kriminalitas yang masih tinggi dan perdagangan ilegal yang sulit diberantas termasuk korupsi dan melemahnya idealisme dan nasionalisme.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
- Wajib mentaati hukum dan pemerintahan, yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, yang dimuat berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945
WAWASAN NUSANTARA
- Pulau Rondo di Nangroe Aceh Darussalam
- Pulau Berhala di Sumatera Utara
- Pulau Nipa di Riau
- Pulau Sekatung di Riau
- Pulau Marore di Sulawesi Utara
- Pulau Marampit di Sulawesi Utara
- Pulau Miangas di Sulawesi Utara
- Pulau Fanildo
- Pulau Bras
- Pulau Fani
- Pulau Batek di NTT
- Pulau Rote



Mantapp semangat bro
BalasHapusMantap sekali anda
BalasHapusManteppp
BalasHapusTetap semagat dalam berbagi.
BalasHapusgoodjob
BalasHapusMantap bang
BalasHapus